Select Page

Sabtu (30/8), saya menghadiri simposium bertajuk Continuing Neurology Education 3 yang merupakan satu rangkaian dengan Workshop Pain Intervention yang saya ikuti satu hari sebelumnya. Acara ini merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Bagian Neurologi FK UNIBRAW dan PERDOSSI cabang Malang.

Ada yang menarik dan membuat simposium ini berbeda dibanding simposium lain, yaitu diangkatnya sebuah topik di luar sesi ilmiah kedokteran yang berjudul “Gratifikasi Dokter: Kenali dan Hindari“. Tidak tanggung-tanggung, nara sumbernya langsung dari KPK.

gratifikasi-KPK

Pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para dokter adalah, “Apakah dokter bisa dijerat dengan pasal menyangkut gratifikasi, jika seorang dokter menerima fasilitas dari perusahaan farmasi dalam bentuk pendaftaran/akomodasi acara seminar?“.

Atau misalnya, ketika menerima honor pembicara/moderator, atau jangan-jangan sponsorship perusahaan farmasi untuk seminar kedokteran yang justru dipermasalahkan. Di sisi lain, ada ketakutan di masyarakat akan adanya “main mata” antara dokter dan perusahaan farmasi. Nah, berikut saya mencoba menuliskan kembali hasil diskusi Gratifikasi Dokter sejauh yang saya pahami, ditambah beberapa sumber.

Sesi ini dimulai dengan pemutaran video animasi tentang Gratifikasi berikut:

 

Gratifikasi dapat dikategorikan menjadi gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi yang tidak dianggap suap. Merujuk pada UU No.31 Tahun 1999 juncto UU No.20 Tahun 2001, setidaknya ada 3 unsur untuk menyatakan suatu gratifikasi dianggap suap, yaitu:

  1. Subyek hukum: pejabat atau pegawai negeri
  2. Pemberian tersebut ada kaitannya dengan jabatan
  3. Bertentangan dengan tugas/kewajiban (melanggar kode etik)

Pada diskusi tersebut, disampaikan juga beberapa hal yang berpotensi menjadi gratifikasi yang dianggap suap, di antaranya adalah:

  • Marketing fee atau imbalan yang bersifat transaksional yang terkait dengan pemasaran suatu produk
  • cashback yang diterima instansi yang digunakan untuk kepentingan pribadi
  • Gratifikasi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, atau proses lainnya
  • sponsorship yang terkait dengan pemasaran/penelitian suatu produk

Bila dilihat dari subyek hukum, dokter yang bukan pejabat dan pegawai negeri boleh sedikit bernafas lega. Di sisi lain, undang-undang ini juga tidak mudah diterapkan pada dokter yang menjadi pegawai negeri. Ada daerah abu-abu yang luas. Sebagian besar dokter yang menjadi pegawai negeri juga membuka praktik swasta pada sore harinya. Akan sulit mengatakan apakah gratifikasi itu diberikan pada dokter dengan statusnya sebagai pegawai negeri atau praktik swasta. Tapi bukan berarti dokter swasta juga bisa sepenuhnya “aman”. Secara hukum mungkin tidak kena, namun secara etika belum tentu. KPK juga telah mengeluarkan surat himbauan peran serta sektor swasta dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam hubungannya dengan jabatan, yang dimaksud adalah jabatan yang dapat mempengaruhi keputusan/kebijakan. Misalnya dalam menentukan obat mana saja yang masuk ke dalam formularium obat Rumah Sakit. Proses ini harus dibuat terbuka dan transparan agar tidak ada “uang pelicin” dari perusahaan farmasi kepada pejabat yang menentukan masuk tidaknya obat tertentu ke dalam formularium. Begitu juga dengan tender pengadaan alat kesehatan.

Lalu, apakah menerima fasilitas pendaftaran seminar dan akomodasi melanggar kode etik kedokteran Indonesia? Untuk menjawab hal ini, kita bisa merujuk pada Pasal 3 KODEKI Tahun 2012:

Pasal 3 : Kemandirian Profesi Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.

Cakupan Pasal:

(6) Dokter dapat menerima bantuan dari pihak sponsor untuk keperluan keikutsertaan dalam temu ilmiah mencakup pendaftaran, akomodasi dan transportasi sewajarnya sesuai kode etik masing-masing.

(11) Pemberian sponsor kepada seorang dokter haruslah dibatasi pada kewajaran dan dinyatakan jelas tujuan, jenis, waktu dan tempat kegiatan ilmiah tersebut serta kejelasan peruntukan pemberian dimaksud dan secara berkala dilaporkan kepada pimpinan organisasi profesi setempat untuk diteruskan ke pimpinan nasional Ikatan Dokter Indonesia.

Penjelasan cakupan pasal:

(6) Cukup jelas.

(11) Donasi dan pemberian dibatasi hanya untuk organisasi profesi dan bukan individu.

Dari pasal tersebut sudah jelas, menerima bantuan dari pihak sponsor untuk kegiatan ilmiah tidaklah melanggar kode etik kedokteran Indonesia. Namun disarankan bantuan tersebut disalurkan melalui organisasi profesi atau lembaga (bukan individu) agar dapat menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Tujuan dari mencegah gratifikasi yang dianggap suap ini salah satunya adalah untuk menekan High cost economy atau ekonomi biaya tinggi dalam bidang kesehatan. Namun tentu saja gratifikasi bukan satu-satunya faktor. Obat dan alat kesehatan yang dikenakan pajak impor barang mewah merupakan faktor penting lainnya. Ketika obat dan alat kesehatan dikenakan pajak impor barang mewah, maka sesungguhnya pemerintah mengiyakan kalau sehat/sakit itu adalah kemewahan.

Bagaimana kita menyikapi situasi ini?

Sebagai dokter, kita tidak perlu terlalu khawatir dan reaktif menyikapinya. Hukum perlu menghitam-putihkan daerah abu-abu yang luas. Dokter sebagai perseorangan praktisi wajib menolak pemberian segala bentuk apapun bila dikaitkan atau patut diduga dikaitkan dengan kapasitas profesionalnya dalam meresepkan obat. Patut diduga atau tidak, wajar atau tidak, itu masalah rasa. Setiap orang memiliki kepekaan yang berbeda dengan rasa. Selalu bentengi diri dengan kompetensi dan menjaga etika profesi dokter. Gratifikasi yang dianggap suap perlu dikenali untuk dihindari.

Sebagai perusahaan farmasi, tidak perlu lantas takut menjadi sponsor acara ilmiah atau memberi fasilitas kepada dokter untuk mengikuti acara simposium, selama acara tersebut bersifat umum dan melalui organisasi profesi atau lembaga. Bagi sektor swasta lainnya (penyedia alat kesehatan, kontraktor, dsb) harus mengindahkan surat himbauan KPK dalam pencegahan tidak pidana korupsi, terutama tidak memberi “uang pelicin” kepada pejabat atau pegawai negeri ketika mengikuti tender.

Sebagai masyarakat, jangan terlalu takut dan berburuk sangka ketika dokter meresepkan obat atau merencanakan suatu tindakan medis. Selalu komunikasikan dengan baik dengan dokter anda. Kita semua pada sisi yang sama, dokter pun lebih senang kalau harga obat dan penunjang medis lebih murah sehingga tidak ada penundaan dan ketidakpatuhan minum obat karena terbentur biaya.

Lebih lanjut tentang Gratifikasi dapat di lihat pada referensi berikut:

Referensi

  • e-modul Gratifikasi KPK [link]
  • UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [PDF]
  • UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 [PDF]
  • Permenkes No.14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementrian Kesehatan [PDF]
  • Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Tahun 2012 [PDF]
  • B33 – Surat Himbauan Peran Serta Sektor Swasta dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi [PDF]